Selasa, 14 Agustus 2007

SILATURAHMI POLITIK, FRAKSI PKS DPRD SUMUT

Silaturahmi politik kali ini merupakan realisasi progja yang pertama sekali diadakan oleh divisi Jarkom (jaringan komunikasi) Departemen Kebijakan Publik KAMMI DAERAH SUMUT kepengurusan 2007-2009. Semoga program ini dapat terus terlaksana demi kemajuan kita bersama.

Sesuai dengan yang telah di jadwalkan, para anggota DPRD fraksi PKS pun telah meluangkan waktu dan tempatnya memenuhi undangan KAMMI Daerah Sumatera Utara dalam rangka silaturahmi politik. Tampak di ruangan tersebut Bapak Sigit Pramono, SE selaku ketua Fraksi PKS, ada pula Ust. Nuh, Pak Hidayatullah, Pak Heriansyah dan Bu Riri. Sedangkan dari pengurus KAMMI Daerah Sumatera Utara dihadiri oleh Ketua KAMMI Irman Deni, Ketua DKP Muliadi, Staff DKP Juanda, Siti Isnaini, Sukmadiarti, dan Ika Zaitun.

Dalam silaturahmi ini, kami memunculkan beberapa pertanyaan terkait dengan kinerja DPRD, khususnya Fraksi PKS dan beberapa isu politik yang sedang menghangat. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul diantaranya mengenai SP3 Rudolf Pardede, pemadaman listrik oleh PLN, keputusan mahkamah konstitusi terkait dengan calon independen, dan beberapa lainnya terkait dengan masalah pendidikan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban pertanyaan di atas, antara lain:

Terkait dengan SP3 Rudolf, Fraksi PKS telah meminta bukti dan panggilan kepada pihak KAPOLDA mengenai transparansi proses jalannya keputusan sampai akhirnya muncul SP3 kasus Rudolf. Seperti kita ketahui, kasus Rudolf sudah lama tidak mencuat di media, namun tiba-tiba kita disentakkan dengan keluarnya SP3 Rudolf tanpa ada proses yang transparan.

Pemadaman listrik bergilir oleh PLN sangat meresahkan warga, akibat pemadaman ini banyak badan usaha yang bangkrut, terjadinya kebakaran, membuat siswa belajar tak tenang, pekerjaan ibu rumah tangga terganggu, dll. Untuk itu maka pihak DPRD telah membentuk Tim Pansus untuk menyelesaikan persoalan ini. Termasuk di dalamnya Pak Heriansayah sebagai salah satu anggota Tim Pansus tersebut. Berdasarkan pernyataannya, tim tersebut sedang mencari informasi mengenai permasalahan apa yang sebenarnya terjadi di tubuh PLN. Setelah itu mereka akan melakukan evaluasi dan mencari solusi terbaik untuk mengatasinya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai dibolehkannya Calon Independen untuk ikut dalam PILKADA telah memberikan warna baru dalam perpoloitikan di Indonesia. Namun, pemerintah harus segera menyusun Undang-undang dan aturan yang jelas tentang persyaratan dan aturan-aturan bagi Calon Independen tersebut.

Sebagai mahasiswa, masalah pendidikan tentu menjadi sorotan yang tak terlupakan. Maka mahasiswa diharapkan juga turut andil dalam penyusunan APBD untuk Pendidikan. Mahasiswa harus bisa mengusung kepentingannya sendiri, misalnya dengan melobi Fraksi-fraksi DPRD untuk mengusahakan agar APBD untuk pendidikan bisa mencapai 20%.

Diakhir pertemuan, kami meminta saran dan masukan dari Bapak dan Ibu yang hadir terkait dengan kinerja KAMMDASU, berikut petikan pesan-pesan beliau:

  1. Sebagai mahasiswa kita harus proaktif mencari informasi ataupun isu-isu yang sedang berkembang.
  2. KAMMDA hendaknya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Hendaknya KAMMDA tidak hanya berfokus pada isu-isu politik saja, tapi juga fokus pada permasalahan yang langsung berkaitan dengan masyarakat luas, misalnya penyusunan APBD.
  3. Anggota KAMMI hendaknya menjadi mahasiswa yang teladan, tidak hanya terampil berorganisasi, namun juga bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi di kampusnya. Harus bisa menyeimbangkan diri dan waktunya, jangan sampai kuliahnya terabaikan, dll.
  4. KAMMI hendaknya menciptakan program-program yang tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa tapi juga bisa bermanfaat untuk masyarakat.

jum'at, 3Agustus 2007
Departemen Kebijakan Publik
Divisi Jaringan Komunikasi
KAMMI Daerah Sumatera Utara
periode 2007-2009

Minggu, 12 Agustus 2007

SAATNYA KHILAFAH MEMIMPIN DUNIA

Itulah tema yang diusung pada konferensi khilafah international 2007 hari ini. Pertemuan ini dihadiri sekitar 100 ribu orang yang berasal dari berbagai daerah dan negara.
Mengutip tulisan yang ditulis pada buletin da'wah Al Islam edisi 367/tahun VII yang menyatakan bahwa acara ini bukan pula ditujukan untuk mendeklarasikan partai, apalagi mendeklarasikan tegaknya Khilafah. Namun setelah membaca dari internet (detik.com), HTI dalam hal ini berencana untuk mendirikan sebuah partai.
organisasi yang sangat getol menyuarakan tegaknya khilafah ini dulunya sangat anti dengan demokrasi. Namun hari ini keluar pernyataan yang sangat mengesankan. Sebelumnya mereka menolak sistem demokrasi, karena sistem ini adalah sistem yang di bawa oleh kaum kafir dan menyebabkan terjadinya sistem yang tidak terkontrol dan lebih kepada sistem yang sekuler.
tidak tahu mengapa pernyataan ini keluar. apa mereka sudah tidak ada cra lain untuk dapat menegakkan khilafah islamiyah itu, sehingga mereka akhirnya sadar bahwa untuk dapat mengubah suatu sitem adalah masuk kesistem tersebut.
dan rencana untuk membentuk/mendirikan partai, adalah rencana yang cukup baik. namun alangkah baiknya jika dapat bergabung dan membantu partai yang komitmen di jalan dakwah yang sudah ada.
sisi positifnya adalah adanya perlombaan dalam hal kebaikan disini. partai da'wah yang sudah ada harus terus berbenah dan memperbaiki diri agar orang-orang/kader-kader yang kecewa tidak berpindah dari partainya.
tapi sangatlah baik jika pembentukan partai ditunda dahulu dan dapat membantu partai da'wah yang sudah ada agar lebih solid.

oleh
syahid125