SILATURAHMI POLITIK, FRAKSI PKS DPRD SUMUT

Silaturahmi politik kali ini merupakan realisasi progja yang pertama sekali diadakan oleh divisi Jarkom (jaringan komunikasi) Departemen Kebijakan Publik KAMMI DAERAH SUMUT kepengurusan 2007-2009. Semoga program ini dapat terus terlaksana demi kemajuan kita bersama.

Sesuai dengan yang telah di jadwalkan, para anggota DPRD fraksi PKS pun telah meluangkan waktu dan tempatnya memenuhi undangan KAMMI Daerah Sumatera Utara dalam rangka silaturahmi politik. Tampak di ruangan tersebut Bapak Sigit Pramono, SE selaku ketua Fraksi PKS, ada pula Ust. Nuh, Pak Hidayatullah, Pak Heriansyah dan Bu Riri. Sedangkan dari pengurus KAMMI Daerah Sumatera Utara dihadiri oleh Ketua KAMMI Irman Deni, Ketua DKP Muliadi, Staff DKP Juanda, Siti Isnaini, Sukmadiarti, dan Ika Zaitun.

Dalam silaturahmi ini, kami memunculkan beberapa pertanyaan terkait dengan kinerja DPRD, khususnya Fraksi PKS dan beberapa isu politik yang sedang menghangat. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul diantaranya mengenai SP3 Rudolf Pardede, pemadaman listrik oleh PLN, keputusan mahkamah konstitusi terkait dengan calon independen, dan beberapa lainnya terkait dengan masalah pendidikan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban pertanyaan di atas, antara lain:

Terkait dengan SP3 Rudolf, Fraksi PKS telah meminta bukti dan panggilan kepada pihak KAPOLDA mengenai transparansi proses jalannya keputusan sampai akhirnya muncul SP3 kasus Rudolf. Seperti kita ketahui, kasus Rudolf sudah lama tidak mencuat di media, namun tiba-tiba kita disentakkan dengan keluarnya SP3 Rudolf tanpa ada proses yang transparan.

Pemadaman listrik bergilir oleh PLN sangat meresahkan warga, akibat pemadaman ini banyak badan usaha yang bangkrut, terjadinya kebakaran, membuat siswa belajar tak tenang, pekerjaan ibu rumah tangga terganggu, dll. Untuk itu maka pihak DPRD telah membentuk Tim Pansus untuk menyelesaikan persoalan ini. Termasuk di dalamnya Pak Heriansayah sebagai salah satu anggota Tim Pansus tersebut. Berdasarkan pernyataannya, tim tersebut sedang mencari informasi mengenai permasalahan apa yang sebenarnya terjadi di tubuh PLN. Setelah itu mereka akan melakukan evaluasi dan mencari solusi terbaik untuk mengatasinya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai dibolehkannya Calon Independen untuk ikut dalam PILKADA telah memberikan warna baru dalam perpoloitikan di Indonesia. Namun, pemerintah harus segera menyusun Undang-undang dan aturan yang jelas tentang persyaratan dan aturan-aturan bagi Calon Independen tersebut.

Sebagai mahasiswa, masalah pendidikan tentu menjadi sorotan yang tak terlupakan. Maka mahasiswa diharapkan juga turut andil dalam penyusunan APBD untuk Pendidikan. Mahasiswa harus bisa mengusung kepentingannya sendiri, misalnya dengan melobi Fraksi-fraksi DPRD untuk mengusahakan agar APBD untuk pendidikan bisa mencapai 20%.

Diakhir pertemuan, kami meminta saran dan masukan dari Bapak dan Ibu yang hadir terkait dengan kinerja KAMMDASU, berikut petikan pesan-pesan beliau:

1. Sebagai mahasiswa kita harus proaktif mencari informasi ataupun isu-isu yang sedang berkembang.
2. KAMMDA hendaknya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Hendaknya KAMMDA tidak hanya berfokus pada isu-isu politik saja, tapi juga fokus pada permasalahan yang langsung berkaitan dengan masyarakat luas, misalnya penyusunan APBD.
3. Anggota KAMMI hendaknya menjadi mahasiswa yang teladan, tidak hanya terampil berorganisasi, namun juga bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi di kampusnya. Harus bisa menyeimbangkan diri dan waktunya, jangan sampai kuliahnya terabaikan, dll.
4. KAMMI hendaknya menciptakan program-program yang tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa tapi juga bisa bermanfaat untuk masyarakat.

jum'at, 3Agustus 2007
Departemen Kebijakan Publik
Divisi Jaringan Komunikasi
KAMMI Daerah Sumatera Utara
periode 2007-2009