Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran oleh pemerintahan kota Medan kini dipertanyakan. Apakah benar mobil itu adalah sumbangan atau berasal dari dana APBD namun dananya dinaikkan setinggi-tingginya.
Kasus ini sudah ada di KPK dan KPK sendiri tengah menyelidikinya. Namun KPK sendiri juga merasa agak sulit untuk menentukan sikap terhadap kasus ini. Hal ini terbukti dengan status yang dipegang oleh orang no satu dan dua kota medan itu. Status cekal yang sedang dipegang oleh keduanya merupakan suatu usaha untuk menutupi status yang sebenarnya. Atau status tersebut sengaja di buat agar Abdillah dan Ramli tetap dapat memerintah kota Medan. Jika status mereka adalah tersangka, maka mereka harus dinon aktivkan dari jabatannya dan dapat direkomendasikan agar segera turun.
Tapi itulah kenyataannya sekarang. Ketika orang nomor satu di salah satu daerah memiliki problematika mengenai hukum, maka kasusnya akan ditutup-tutupi.
Atau memang sudah ada kesepakatan diantara 2 lembaga itu, “toh waktu mereka juga tidak lama lagi, dan dia sendiri tidak akan bias menjabat lagi, jadi ngapain sih repot-repot”. Hal ini juga menjadi alas an ketika kasus Rudolf sedang dibahas. Apakah memang ini mental penegak hukum di daerah ini yang bermental ikan teri.
Mari kita sama-sama terus memantau kasus tersebut. Jangan sampai kita kecolongan lagi.
aulia syahid
1 komentar:
assalamualaikum
pertama saya ingin memberikan apresiasi positif atas kerja DKP KAMDA SU yang sudah membuat publikasi lewat webblog. ini merupakan langkah positif yang dapat memacu kepercayaan diri anak-anak KAMMI guna menyampaikan pendapatnya di muka umum. terkait permasalahan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah.
kedua, permasalahan yang di angkat hendaknya tidak hanya brkisar untuk medan dan sekitarnya. karena KAMDA memiliki cakupan kerja seluas sumatera utara. kami (para penikmat kebijakan publik) juga ingin mengetahui nasib daerah lain... seperti kasus protap bagaimana kelanjutannya?? kasus di siantar, sidempuan dan lain-lain. namun untuk pertama ini sudah sangat baik.
ketiga, terkait permasalahan krisis listik di sumut, selain turun akisi ke jalan apa ada langkah lain yang akan diambil oleh KAMMI sebagai penyeimbang pemerintah. karena selain masyarakat, industri, mahasiswa saat ini kesulitan. banyak kegiatan akademis yang tertunda sehingga menggangu jalannya perkuliahan. ada 3 milayah penting yang sehausnya tidak mengalami pemadaman.. pertama kawasan akademis, kawasan militer, dan kawasan pelayanan publik. tiga bagian penting ini seharusnya tidak mengalami pemadaman. terus terang saya kecewa mendengar jawaban pihak PLN saat kami meminta penundaan pemadaman di kawasan kampus untuk satu hari saja, jawabannya "kenapa tidak pakai genset saja."
kalau bisa mahasiswa selain mengkritisi secara negatif, kalau bisa kita juga mampu memberikan solusi positif guna mengatasi krisis listrik ini. terima kasih.
penikmat kebijakan publik
Posting Komentar